Revitalisasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Masa Depan Ekonomi

December 14, 2011 in Articles

Salah satu isu penting yang manjadi pembahasan dalam  the 56th International Consortium for Small Business (ICSB), 15-18 Juni di Stockholm, Swedia beberapa waktu yang lalu adalah signifikansi peran pemerintah dalam peningkatan jiwa kewirausahaan dan daya saing usaha kecil.  Konferensi tersebut juga mengangkat tema besar  Back to The Future, yang didasari atas kesadaran bahwa masa depan perekonomian suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan orientasi kewirausahaan dan daya saing usaha kecil di negara tersebut.  Dalam konteks Indonesia, isu pemberdayaan usaha skala kecil, yang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 di sebut sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM) menjadi relevan karena:  pertama, struktur pelaku ekonomi di Indonesia yang mayoritas dilakukan oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah, kedua mayoritas tenaga kerja Indonesia berada pada sektor industri skala  mikro, kecil dan menengah, dan ketiga trend perkembangan menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi ekspor nonmigas yang besar.

 Apabila kita amati,  stuktur pelaku ekonomi Indonesia menunjukkan bentuk piramida, dimana  puncak piramida diisi pelaku usaha skala besar sedangkan di dasar piramida  didominasi oleh skala mikro, kecil dan menengah yang beroperasi  dalam iklim yang kompetitif, hambatan masuk (entry barrier) yang rendah, margin keuntungan yang rendah, dan tingkat kegagalan (droup out) yang tinggi. Pada tahun 2009, Kementrian Koperasi dan UMKM mencatat terdapat sekitar 52.764.603 unit usaha dalam skala mikro, kecil dan menengah dan hanya 1% (4.677 unit)  pelaku usaha berskala besar. Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan daya serap UMKM terhadap pekerja di Indonesia, dari 83,586,616 tenaga kerja di tahun 2005  meningkat menjadi 96.211.332 orang tenaga kerja  pada tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 97% orang Indonesia bergantung terhadap keberadaan UMKM. Entitas bisnis ini mampu menjadi wahana aktualisasi diri wirausaha dalam mengurangi tingkat pengangguran di kantong-kantong kemiskinan. 

 Menipisnya kandungan minyak dan gas bumi serta berbagai permasalahan terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) nampaknya menyadarkan kita bahwa minyak dan gas bumi bukan lagi menjadi primadona komoditas ekspor bagi Indonesia. Konsekwensi logis dari situasi ini, pemerintah dan sektor swasta hendaknya bekerjasama untuk menggali potensi komoditas lain yang diminati pasar ekspor.  Produk furniture, alas kaki, logam dan handycraft, yang banyak dihasilkan sentra UMKM di Indonesia  nampaknya berpotensi untuk merambah pasar ekspor.   Data Kementrian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar Rp. 110,338 milyar pada tahun 2005 dan cenderung meningkat menjadi  Rp. 183, 759 milyar tahun 2008. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM untuk mengekspor komoditas yang dihasilkan  cenderung meningkat.

 Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke beberapa negara dapat dilihat sebagai itikad baik pemerintah dalam melindungi warganya dan menjunjung harga diri bangsa, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap pengurangan tingkat pengangguran.  Kondisi ini menjadi momen bagi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah untuk merevitalisasi peran UMKM sebagai mesin perekonomian khususnya sebagai pencipta lapangan kerja. Daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pengiriman TKI dan menikmati remitten para TKI, hendaknya menjadi pioner pemberdayaan UMKM.   Inisiasi pemberdayaa UMKM bisa diawali dengan memposisikan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM sebagai payung hukum pemberdayaan UMKM dan melakukan penajaman visi ekonomi kerakyatan kepala daerah dan wakil rakyat dalam menciptakan APBD pro rakyat. Salah satu instrumen kebijakan yang menjadi kewengan pemerintah daerah  dalam pemberdayaan UMKM adalah penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pemberdayaan UMKM. Perda ini akan mampu memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan (meets the needs)  UMKM. Namun untuk dapat mencapai tujuan tersebut,  paling tidak terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam PERDA UMKM yaitu; pertama  seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan  dalam penyusunan dan implementasi kebijakan,  kedua  pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan lintas sektoral dan kewilayahan, dan ketiga  pemberdayaan harus memenuhi prinsip-prinisip manajerial.

 Pelibatan stakeholders, yang terdiri dari pemerintah(eksekutif dan legislatif), sektor swasta, dan masyarakat (termasuk perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun pelaku UMKM) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM akan mewujudkan kebijakan yang berkesinambungan dan komprehensif. Peran eksekutif dengan kewenangan untuk mengalokasikan sumberdaya diiringi mekanisme kontrol yang efektif dari legislatif akan mampu mewujudkan program pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran. Peran aktif sektor swasta maupun BUMN/D  dalam menjalankan program social business  dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan maupun penyisihan laba usaha di lengkapi dengan peran pendampingan dari perguruan tinggi maupun LSM akan berkontribusi pada kemandirian UMKM sebagai pelaku usaha.

 Selanjutnya, program pemberdayaan UMKM hendaknya mampu menghilangkan sekat-sekat sektoral dan batas kewilayahan. Seperti di indikasikan pada studi yang dilakukan Marijan (2006) bahwa UMKM di Indonesia cenderung berkembang  dan teraglomerasi secara alamiah melampau batas administratif kewilayahan. Kondisi ini kadangkala menjadi hambatan dalam implementasi pemberdayaan UMKM. Namun fenomena tersebut perlu direspon secara positif dalam kacamata otonomi daerah. Desentralisasi kebijakan pemberdayaan UMKM mendorong terciptanya peluang bagi pemerintah daerah (khususnya pemerintah provinsi) untuk berinovasi dalam memberdayakan UMKM. Salah satu contoh inovasi kebijakan dalam pemberdayaan UMKM adalah strategi kluster industri. Strategi yang telah teruji  keberhasilannya di negara maju maupun negara berkembang ini  dipercaya mampu menghilangkan sekat-sekat sektoral dan geografis dalam pengembangan UMKM karena pemberdayaan UMKM akan dilihat dalam kacamata analisis rantai nilai (value chain analysis)  yang melihat permasalahan industri dari hilir ke hulu. Strategi kluster juga diyakini mampu merangsang adanya efisiensi bersama dan memelihara kearifan lokal berupa modal sosial yang pada akhirnya mampu memberi manfaat yang besar bagi UMKM dalam kluster industri. 

 Kriteria ketiga yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan dan implementasi PERDA UMKM adalah implementasi prinsip-prinsip manajemen. Penerapan prinsip ini akan menjamin PERDA UMKM tidak menjadi perda yang “ompong” karena PERDA UMKM merupakan kehendak politik dan konsensus antar pihak eksekutif dan legislatif yang akan dilaksanakan secara konsekuen. Kehendak dan konsensus politik pemerintah termanifestasi dalam proses perencenaan, implementasi dan pengawasan kebijakan ini. Apabila perencananaan dan implementasi kebijakan telah disinggung dalam kriteria pertama dan kedua, maka kata kunci dalam prinsip manajerial PERDA UMKM adalah pengawasan. Pihak legislatif harus memainkan peran pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program oleh eksekutif karena tanpa adanya peran tersebut, keberhasilan program hanya didasarkan pada kemampuan eksekutif dalam mengalokasikan sumberdaya (baca penyerapan anggaran) bukan pada tingkat keluaran (output) atapun pada tingkat dampak (outcome). Sehingga program pemberdayaan UMKM akan mampu menyentuh akar permasalahan dan memberikan dampak solutif terhadap permasalahanekonomi lokal.   

 Diskusi singkat tersebut diatas, kiranya menggugah kesadaran bahwa revitalisi pemberdayaan UMKM menjadi sebuah keharusan apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran UMKM adalah satu pilar pemnyelesaian permasalahan bangsa ini.  Meskipun isu peningkatan orientasi kewirausahaan dan daya saing UMKM merupakan isu klasik yang seakan ditelan masa , tetapi telah diyakini bahwa keiwrusahaan dan UMKM merupakan penentu masa depan perekonomian Indonesia (back to the futre). Semoga fikiran progresive untuk lebih meletakkan posisisi UMKM pada tempat yang layak ditengah persaingan ekonomi global senilai dengan pemikiran radikal ekonom Inggris , E. F. Schumacher dalam bukunya “ small is beautiful”.

Comments are closed.